Prabowo Keluarkan Perpres 81/2025, Dokter di Daerah Terpencil Dapat Tunjangan Rp30 Juta/Bulan

Kebijakan Tunjangan Khusus untuk Dokter di Daerah Terpencil

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 yang berisi tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap tenaga medis yang bekerja di wilayah dengan akses terbatas.

Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah agar para dokter tetap termotivasi dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan wujud kehadiran negara terhadap dokter-dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah-daerah dengan akses terbatas. Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen para tenaga medis dalam melayani masyarakat.

Kriteria Penetapan Wilayah Penerima Tunjangan

Dalam penjelasannya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa penetapan wilayah penerima tunjangan khusus dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama. Pertama, daerah dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kedua, daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Ketiga, lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini juga tidak hanya menitikberatkan pada tunjangan finansial. Dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis, akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karir. Hal ini dimaksudkan agar para tenaga medis tetap berkembang secara profesional dan tidak terabaikan meskipun bertugas di pelosok.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tunjangan khusus ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Ia menekankan bahwa pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, mereka yang bertugas di daerah tersebut perlu menerima insentif yang adil, layak, dan berkelanjutan.

Dukungan Pemerintah untuk Tenaga Medis

Menkes menambahkan bahwa tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Pemerintah ingin para dokter merasa dihargai dan tetap termotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik, baik di daerah terpencil maupun di kota-kota besar.

Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus bagi para dokter per bulan tidak termasuk dalam gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Artinya, tunjangan ini bersifat tambahan dan diberikan secara terpisah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung kebijakan ini. Beberapa hal yang menjadi fokus antara lain alokasi anggaran, penyediaan logistik, serta fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

Tujuan Utama Kebijakan Ini

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil melalui peningkatan motivasi dan kesejahteraan tenaga medis. Dengan adanya tunjangan khusus dan pelatihan berkelanjutan, diharapkan para dokter dapat tetap menjalankan tugasnya dengan optimal, bahkan di lingkungan yang paling sulit sekalipun.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas.