Bahtsul Masail Cirebon: Tidak Ada Bukti Keterkaitan Air Minum dengan Israel

Klarifikasi Ulama Mengenai Isu Keterkaitan AQUA dengan Israel

Isu dugaan keterkaitan merek air minum AQUA dengan Israel kembali mendapat perhatian dari kalangan ulama. Forum Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat wilayah Cirebon menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Bahtsul Masail yang diadakan di Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, pada Kamis (8/8). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pengasuh pesantren dari berbagai daerah seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Ketua Panitia Bahtsul Masail, KH Azmi Alify, menjelaskan bahwa forum ini digelar sebagai respons atas maraknya seruan boikot terhadap produk tertentu, termasuk AQUA, yang dianggap memiliki afiliasi dengan Israel. Menurutnya, sikap gegabah dalam menyebarkan tuduhan tanpa bukti justru berpotensi menimbulkan fitnah. Ia menekankan pentingnya mewaspadai politisasi agama, agar kesucian agama tidak dikotori oleh pihak-pihak tertentu demi tujuan politik atau ekonomi.

Dalam pembahasan, para kiai menyoroti klarifikasi resmi dari pihak AQUA yang memaparkan sejumlah kontribusi perusahaan tersebut untuk rakyat Palestina. Pada November 2023, AQUA memberikan donasi senilai Rp 1 miliar kepada LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rp 500 juta melalui BAZNAS, serta Rp 1 miliar lewat NU Care-LAZISNU PBNU. Di bulan yang sama, AQUA juga menyerahkan Rp 650 juta melalui Kedutaan Besar Palestina.

Bantuan serupa diberikan pada Maret–April 2025 melalui PCINU Yordania, yang mencakup bahan kebutuhan pokok, makanan siap saji, serta program trauma healing bagi anak-anak terdampak konflik. Pada Juni 2025, AQUA bersama PCINU Yordania membangun fasilitas air bersih (water station) untuk pengungsi Palestina.

“Bukti-bukti ini justru menunjukkan keberpihakan AQUA pada perjuangan rakyat Palestina,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo cabang Majalengka, Kiai Mubasyarum Bihi. Ia menegaskan bahwa Islam memiliki prinsip pembuktian yang jelas. “Harusnya kaidah yang berlaku adalah Al-bayyinatu ‘ala man idda‘a wal yamin ‘ala man ankara - bukti ada pada pihak yang menuduh, sementara yang dituduh cukup bersumpah untuk membantah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hingga kini tidak ada bukti valid yang mengaitkan AQUA dengan Israel. Sebaliknya, klarifikasi yang disampaikan perusahaan sudah disertai dokumen pendukung dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sikap FPP Jawa Barat ini sejalan dengan hasil kajian Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (30/4/2025). Dalam forum bertema “Menyoal Aksi Boikot Produk-produk Diduga Terafiliasi Israel” itu, LBM PWNU DKI menyimpulkan bahwa AQUA termasuk produk yang tidak terbukti terafiliasi dengan Israel.

Sekretaris LBM PWNU DKI Jakarta, KH Ahmad Fuad, menjelaskan keputusan itu diambil setelah mendengar langsung penjelasan dari perwakilan Danone Indonesia dan memeriksa bukti-bukti yang dibawa. “Berdasarkan kajian kitab klasik dan kontemporer, serta fakta di lapangan, AQUA tidak memenuhi indikator produk yang layak diboikot,” kata Fuad.

PWNU DKI menyebut ada dua indikator produk yang layak diboikot. Pertama, produk yang membahayakan kesehatan jasmani atau rohani. Kedua, produk yang hasil penjualannya terbukti digunakan untuk mendukung agresi atau genosida, terutama di Palestina. Karena AQUA tidak memenuhi kedua indikator tersebut, seruan boikot terhadap merek ini dinilai tidak memiliki legitimasi syariat.

“Haram hukumnya mengeluarkan isu bahwa perusahaan tertentu terafiliasi kepada Israel jika tidak disertai bukti konkret,” tegas Fuad.

FPP Jawa Barat mendesak pemerintah untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan menindak tegas penyebaran disinformasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Para kiai juga mengajak tokoh agama aktif mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

“Setiap informasi harus ditabayyuni, diverifikasi, dan dicocokkan dengan sumber kredibel sebelum disebarkan,” ujar KH Azmi. FPP Jawa Barat menegaskan bahwa pemboikotan dalam Islam hanya dibenarkan jika tepat sasaran dan didasari bukti valid. Boikot tanpa dasar yang kuat dinilai bisa merugikan pihak yang tidak bersalah dan mencederai nilai keadilan.

Para kiai mengajak masyarakat untuk bersikap adil, hati-hati dalam menerima informasi, dan tidak gegabah menyebarkan tuduhan. “Islam menganjurkan kejelasan, kebenaran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam hal konsumsi dan muamalah,” pungkasnya.