IMF Naik, OJK Percaya Sektor Keuangan Tetap Kuat

Kopdes KidangbangOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin tetap terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan. Dalam laporan terbaru, International Monetary Fund (IMF) meningkatkan prediksi pertumbuhan ekonomi global. Termasuk perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dan 2026.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis pada Juli 2025, IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini sedikit dari sebelumnya yang sebesar 4,7 persen. Demikian pula, pertumbuhan Indonesia di tahun mendatang diperkirakan tetap sebesar 4,8 persen.

Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekonomi di semester I 2025 yang lebih baik dibandingkan perkiraan awal. Selanjutnya, tarif balasan Amerika Serikat lebih rendah dari yang sebelumnya diberitahukan, perbaikan likuiditas global, serta kebijakan fiskal yang bersifat fleksibel. Ketegangan perang dagang menurun setelah adanya kesepakatan tarif antara AS dengan beberapa negara mitra utama," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam presentasi hasil rapat dewan komisioner bulanan Juli 2025, Senin (4/8).

Indikator ekonomi dunia menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan mencatat angka di atas prediksi. Sesuai dengan kinerja sektor manufaktur dan perdagangan global yang meningkat.

Selain itu, pertumbuhan beberapa negara besar pada kuartal kedua tahun 2025. Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat meningkat sebesar 3 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal II 2025 mencapai 5,2 persen.

"AS dan Tiongkok yang lebih baik daripada harapan sebelumnya," kata Mahendra Siregar.

Mahendra mengatakan, pasar keuangan global secara keseluruhan mengalami penguatan. Para investor melakukanrisk ondan fluktuasi yang juga menurun. Diikuti terus berlanjutnya aliran dana ke pasar berkembang termasuk Indonesia.

Di sisi perekonomian dalam negeri, indikator permintaan tetap terjaga dengan stabil. Terlihat dari tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan uang beredar yang mengalami peningkatan. Indikator sisi penawaran masihmix dengan surplusneraca perdagangan yang terus-menerus dan cadangan devisa pada tingkat yang tinggi.

"Meskipun PMI menunjukkan tanda-tanda penurunan, sektor manufaktur masih berada di area pengurangan," kata mantan wakil menteri luar negeri tersebut.

Perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat mengurangi tarif menjadi 19 persen, yang merupakan salah satu tingkat terendah di kawasan. Hal ini diharapkan mampu membuka peluang yang meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi tarif yang lebih besar.

Peringkat kredit sovereignIndonesia mendapatkan peringkat dari Standard & Poor's (S&P) Global Rating pada tingkat BBB untuk jangka panjang. Sementara itu, peringkat untuk jangka pendek adalah A2 dengan outlook yang stabil.

"Penilaian ini menunjukkan kepercayaan yang tetap terjaga terhadap kekuatan fiskal, ketahanan ekonomi serta sektor keuangan Indonesia yang kokoh," ujar Mahendra Siregar.

Mahendra berharap, perbaikan kinerja perekonomian global, penurunan ketegangan perang dagang, serta tercapainya kesepakatan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dapat menciptakan peluang optimal dalam menjalankan peran industri jasa keuangan. Terutama untuk sektor prioritas dan sektor yang berpotensi mendapat manfaat positif dari kepastian kesepakatan perdagangan tersebut.

OJK mendukung kebijakan dan fasilitasi yang diadopsi pemerintah untuk meningkatkan daya saing sektor industri serta merealisasikan peluang-peluang yang tersedia. Termasuk dalam hal ini adalah memperkuat peran lembaga jasa keuangan dalam skema pendanaan untuk program prioritas pemerintah. Dengan tetap menjalankan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik.

Selain itu, fokus pada penguatan sistem layanan keuangan yang sehat, inklusif, dan kompetitif. Agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Oleh karena itu, OJK juga mengambil langkah-langkah deregulasi, antara lain di sektor pegadaian, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta lembaga jasa keuangan lainnya (PVML)," kata Mahendra.

OJK memperkuat kerja sama pertukaran data bersama Kementerian Hukum. Hal ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dalam pemberian izin, pengawasan, serta menjaga keutuhan sistem jasa keuangan.

Selanjutnya, sedang dalam proses penyusunan draf surat edaran OJK mengenai profesi penunjang di sektor jasa keuangan. Sebagai peraturan pelaksana dari POJK 5 tahun 2025 terkait profesi penunjang di sektor jasa keuangan.

"Yang mencakup teknis kompetensi dan asosiasi profesi pendukung yang menyediakan layanan di sektor jasa keuangan," tegas Mahendra Siregar.