100 Koperasi Desa Merah Putih Masuk Verifikasi Pupuk Subsidi

Perluasan Jaringan Penyaluran Pupuk Subsidi oleh PT Pupuk Indonesia

PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sedang melakukan upaya perluasan jaringan penyaluran pupuk subsidi dengan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Proses ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan distribusi pupuk yang lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini, PIHC sedang menjalani tahap verifikasi terhadap sekitar 1.100 koperasi desa yang telah didaftarkan sebagai calon penyalur pupuk bersubsidi. Dalam diskusi publik yang digelar di Gedung Ombudsman RI pada Kamis (25/9), SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan PIHC, Deni Dwiguna Sulaeman, menyampaikan bahwa sebanyak 108 KDMP telah diluncurkan oleh Presiden. Dari jumlah tersebut, hanya 37 yang ditunjuk menjadi penyalur pupuk subsidi dan nonsubsidi, sementara 47 lainnya hanya menyalurkan pupuk nonsubsidi, dan 9 di antaranya hanya menyalurkan pupuk subsidi. Selebihnya, sebanyak 55 KDMP tidak berminat menjadi penyalur pupuk.

Pemerintah memiliki target hingga September 2025, setidaknya ada 10 ribu koperasi yang muncul sebagai calon penyalur pupuk subsidi. Deni menilai bahwa KDMP secara kelembagaan lebih siap karena sudah memiliki status badan hukum serta sarana dan prasarana yang memadai. Meski demikian, PIHC tetap menekankan pentingnya kompetensi SDM agar dapat memahami regulasi dan mekanisme penyaluran subsidi.

Selain koperasi, PIHC juga membuka peluang bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menjadi titik serah pupuk subsidi. Saat ini, dari total 26.300 titik serah yang ada, sekitar 290 berasal dari Gapoktan dan 406 berbentuk koperasi. Sementara sisanya masih didominasi oleh kios individu seperti Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Dagang (PD).

Dari hasil verifikasi tahap pertama hingga ketiga, sebanyak 209 Gapoktan telah diverifikasi, dengan 132 di antaranya dinyatakan layak ditunjuk sebagai penyalur pupuk subsidi. Sementara 77 Gapoktan lainnya tidak ditunjuk karena skala ekonomis yang tidak memadai akibat pembagian alokasi dengan kios eksisting.

Ke depan, PIHC akan mencoba menggabungkan peran KDMP dan Gapoktan dalam penyaluran pupuk subsidi. Skema yang direncanakan adalah KDMP bertindak sebagai badan usaha resmi, sedangkan Gapoktan menjadi operator lapangan. Dengan kolaborasi ini, diharapkan proses distribusi pupuk subsidi dapat lebih efektif dan lebih mudah diakses oleh para petani.

Deni menjelaskan bahwa kemungkinan besar akan ada kerja sama antara KDMP dan Gapoktan. "KDMP sebagai badan usahanya, tapi operator penyaluran subsidinya oleh Gapoktan," ujarnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan bisa meningkatkan partisipasi dan keterlibatan langsung para petani dalam sistem distribusi pupuk subsidi.